Jakarta, Mei 2025 — cvtogel Pergantian pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan kembali terjadi. Kali ini, jabatan strategis Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak mengalami pergeseran penting. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dikabarkan menunjuk sosok baru untuk menduduki posisi ini, menggantikan Suryo Utomo yang telah menjabat sejak 2019. Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan bernada haru dan hormat kepada pejabat lama: “Yang tabah ya, Pak Suryo.”
Transformasi Strategis dalam Kepemimpinan Pajak
Penggantian Dirjen Pajak merupakan langkah strategis yang dikaitkan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk membentuk birokrasi fiskal yang lebih tangguh dan adaptif. Posisi Dirjen Pajak sangat krusial karena berhubungan langsung dengan penerimaan negara, pengawasan perpajakan, serta penegakan hukum fiskal di Indonesia.
Bimo Wijayanto ditunjuk sebagai Dirjen Pajak yang baru. Ia sebelumnya dikenal sebagai pejabat di lingkungan Kemenko Perekonomian, dan merupakan sosok yang telah lama berkecimpung dalam dunia kebijakan publik dan investasi. Penunjukannya dinilai sebagai bagian dari misi reformasi fiskal ala Prabowo untuk mengakselerasi penerimaan pajak negara serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan.
baca juga: 2-klub-london-angkat-trofi-musim-ini-pekan-depan-bisa-tambah-1-lagi
Sri Mulyani: Apresiasi dan Pesan Penuh Makna
Dalam pidato pelantikan, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih kepada Suryo Utomo atas dedikasi dan kerja kerasnya memimpin Direktorat Jenderal Pajak selama lebih dari lima tahun. “Pak Suryo, barangkali banyak yang matanya melihat ke Pak Suryo lebih banyak. Yang tabah ya, Pak,” ucap Sri Mulyani dengan nada tulus yang menggambarkan kompleksitas dan tekanan tinggi yang dialami selama menjabat Dirjen Pajak.
Ucapan tersebut menuai banyak interpretasi. Di satu sisi, dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Suryo yang telah menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk penyesuaian kebijakan di masa pandemi dan digitalisasi perpajakan. Di sisi lain, ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa perubahan ini bukan semata-mata teknokratis, tetapi juga bernuansa politik, mengingat masa transisi pemerintahan yang sedang berlangsung.
Tantangan untuk Dirjen Pajak Baru
Bimo Wijayanto kini memegang kendali atas institusi yang menjadi tulang punggung keuangan negara. Tantangannya tidak ringan. Ia harus mengatasi potensi kebocoran pajak, memperkuat basis data dan pengawasan digital, serta membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem yang ada. Selain itu, ia dituntut untuk mengeksekusi reformasi struktural agar target rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi dapat tercapai, sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintahan baru.
Penutup
Peralihan kursi Dirjen Pajak ini menandai babak baru dalam kebijakan perpajakan nasional. Dengan latar belakang teknokrat dan kedekatan dengan lingkar kebijakan strategis, Bimo diharapkan mampu membawa Ditjen Pajak ke arah yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pelayanan. Sementara itu, penghargaan tinggi tetap layak diberikan kepada Suryo Utomo atas pengabdian dan integritasnya.
Perjalanan reformasi perpajakan Indonesia masih panjang, dan perubahan ini akan menjadi bagian penting dalam menyusun fondasi fiskal yang lebih kuat di era pemerintahan Prabowo.
sumber artikel: www.ststradingdesk.com
